Dari Kampus hingga Korporasi, Uji Kompetensi Analis Kebijakan LSP-API Pertemukan Peserta Lintas Sektor
Surabaya, 31 Oktober 2026 — Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Publik Indonesia (LSP-API) menyelenggarakan uji kompetensi Analis Kebijakan untuk kualifikasi 5 dan 7 di TUK LSP-API Surabaya pada 31 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti peserta dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Universitas Terbuka, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, PT Harfin Bakti Nusantara, serta PT Permata Karya Jasa (PGN Group).
Pelaksanaan uji kompetensi melibatkan asesor Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si., dari Universitas Airlangga. Asesmen menjadi sarana bagi peserta untuk membuktikan kompetensi sesuai dengan persyaratan pada masing-masing kualifikasi yang diikuti.
Keikutsertaan peserta dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, pemerintahan kecamatan, dan perusahaan memberikan keragaman latar belakang profesional dalam kegiatan ini. Keragaman tersebut memperlihatkan relevansi kemampuan analisis kebijakan dalam berbagai lingkungan kerja, terutama untuk memahami persoalan, menelaah informasi, dan menyusun pertimbangan bagi pengambilan keputusan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan organisasi, analisis kebijakan berperan menghubungkan persoalan di lapangan dengan pilihan tindakan yang dapat dilakukan. Proses tersebut memerlukan ketepatan dalam mengidentifikasi masalah, kecukupan bukti, serta pertimbangan terhadap dampak dan kelayakan pelaksanaan suatu rekomendasi.
Kompetensi analis kebijakan menjadi penting karena kualitas keputusan turut ditentukan oleh kualitas analisis yang mendasarinya. Analisis yang sistematis membantu organisasi memahami akar persoalan, membandingkan alternatif penyelesaian, dan merumuskan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Uji kompetensi memberikan ruang penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam bidang tersebut. Pelaksanaan pada kualifikasi 5 dan 7 menempatkan pembuktian kompetensi sesuai dengan cakupan dan tuntutan masing-masing kualifikasi.
Latar belakang peserta juga menunjukkan beragamnya konteks penerapan analisis kebijakan. Pada lembaga pemerintah, kemampuan ini relevan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Di lingkungan perguruan tinggi, analisis mendukung pengembangan tata kelola dan layanan pendidikan. Pada pemerintahan kecamatan, kemampuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program di wilayah.
Sementara itu, dalam lingkungan perusahaan, kemampuan analisis kebijakan dapat mendukung penelaahan kebijakan organisasi, evaluasi program, serta penyusunan alternatif keputusan. Kehadiran peserta dari PT Harfin Bakti Nusantara dan PT Permata Karya Jasa (PGN Group) menambah keragaman konteks profesional dalam pelaksanaan uji kompetensi kali ini.
Melalui kegiatan di Surabaya ini, LSP-API menyediakan kesempatan bagi peserta lintas institusi untuk menunjukkan kemampuan profesionalnya berdasarkan standar kompetensi yang menjadi acuan asesmen. Pembuktian kompetensi tersebut merupakan bagian dari penguatan profesionalisme dalam bidang analisis kebijakan.
Penguatan kompetensi analis kebijakan diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan rekomendasi yang lebih terarah, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan. Manfaatnya diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing institusi
Kontak Media:
LSP Administrasi Publik Indonesia (LSP-API)
Email: lsp.api.iapa@gmail.com | Telp: 081130733383
Website: lsp-api.com